Pelatihan Perancangan Kontrak | Pentingnya Negosiasi Bisnis Dalam Perancangan Kontrak ( 3 ).

Dalam perancangan kontrak ( contract drafting ), tak lepas dari tahapan dalam bisnis. Karena tahapan tersebut mempengaruhi syarat sah sebuah kontrak yang perlu diperhatikan. Untuk pelatihan ke tiga ini biizaaLegal akan menyampaikan pentingnya proses bisnis yang akan mempengaruhi kontrak.




Bagaimana proses bisnis dan perancangan kontrak?

Dalam transaksi bisnis biasanya di mulai dari penawaran dengan saling mengajukan proposal atau penawaran. Tentu dalam hal ini kedua belah pihak perlu saling memahami apa yang akan ditransaksikan serta keuntungan atau laba apa yang akan di dapatkan oleh para pihak untuk disepakati. Hal ini yang akan mempengaruhi syarat sah sebuah … Selengkapnya

Pelatihan Perancangan Kontrak | Memahami Syarat Sahnya Kontrak (2)

Dalam mempelajari perancangan kontrak, yang utama kita pahami adalah syarat sahnya kontrak. Karena setiap langkah dalam perancangan kontrak akan kita kaitkan dengan syarat sahnya kontrak, sehingga setiap langkah dalam belajar perancangan kontrak tidak melanggar syara sahnya kontrak.




Untuk membuat suatu kontrak hal utama yang kita pahami adalah mengenai syarat sahnya, berikut biizaa akan sampaikan syarat sah sebuah kontrak.

Yang pertama, diatur dimana syarat sah sebuah kontrak ( perjanjian secara tertulis )?..

Syarat sah sebuah kontrak diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ) yang menyatakan sebuah perjanjian atau kontrak akan sah … Selengkapnya

Pelatihan Perancangan Kontrak | Pemahaman dan Pengertian Kontrak.

Dalam kesempatan ini BiizaaLegal akan menyampaikan pelatihan perancangan kontrak yang dalam kesempatan ini akan menyampaikan pemahaman dan pengertian kontrak. Untuk memahami perancangan kontrak yang pertama kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan perikatan, perjanjian dan kontrak.




Perikatan.

Perikatan adalah hubungan hukum, seseorang atau badan hukum tidak akan terjadi perikatan apabila tidak memiliki hubungan hukum dan hubugan hukumlah yang menyebabkan hak dan kewajiban antar subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum. Perikatan secara perdata dicantumkan dalam perjanjian dan kontrak. Sedang perikatan secara sosial / masyarakat dituangkan dalam undang undang. Sehingga perbuatan kita yang dicantumkan dalam perjanjian … Selengkapnya

Resiko Hukum Dalam Tahap Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah memahami resiko hukumnya. Baik dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan maupun pada tahap serah terima. pada tulisan sebelumnya telah kita sampaikan tentang resiko hukum dalam tahap perencanaan. Sekarang akan kita sampaikan dalam tahap persiapan.

Adapun dalam tahap persiapan resiko resiko atau perbuatan yang kadang bermasalah dalam hukum adalah sebagai berikut:



Yang pertama adalah Rencana Umum Pengadaaan pada saat perencanaan tidak dikaji ulang di tingkat persiapan, karena kesesuaian dalam perencanaan dan persiapan itu penting dalam pengadaan barang dan jasa.

Yang kedua adalah tentang penyujusanan spesifikasi … Selengkapnya

Resiko Hukum Pengadaaan Barang Dan Jasa Tahap Perencanaan.

Ada empat tahapan dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu perencanaan, pemilihan, pelaksanaan dan serah terima. Dan semua memiliki resiko hukum baik dalam aspek perdata, pidana dan administrasi negara.

Tulisan ini akan menjelaskan tentang resiko hukum yang terjadi pada tahap perencanaan dalam pengadaan barang atau jasa. Yang akan kami terangkan sebagai berikut:

Yang pertama adalah kegagalan dalam mengidentifikasi kebutuhan, dalam mengidentifikasi kebutuhan tidak mamahami prinsip prinsip perencanaan. Kebutuhan berdasarkan keinginan atau titipan.

Yang kedua adalah pemaketan tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan dasar sifat pekerjaan dan memperbanyak jumlah pengadaan langsung.

Yang ketiga adalah pemilihan metode pengadaan tidak tepat, tidak bisa … Selengkapnya

Perbuatan Perbuatan Yang Beresiko Hukum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Permasalahan hukum dimulai dari adanya peristiwa hukum, dan peristiwa hukum tersebut merupakan peristiwa yang melanggar perjanjian baik secara private ( perdata ) maupun perjanjian bersifat publik ( tata usaha negara dan pidana ). Dan peristiwa tersebut diakibatkan oleh perbuatan subyek hukumbaik dalam bentuk perseorangan, badan usaha maupun badan hukum.



Begitu juga dalam peristiwa pengadaan barang atau jasa pemerintah, memiliki setidaknya tiga aspek hukum, yaitu perdata, pidana dan administrasi negara. Kini biizaa legal akan mengupas perbuatan perbuatan yang dimungkinkan akan mejadi masalah hukum secara pidana dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Berikut rincian perbuatan perbuatan yang … Selengkapnya

Area Audit Produk Hukum Pemerintah Daerah

Produk hukum daerah sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, oleh sebab itu dibutuhkan kematangan dalam merancang suatu produk hukum pemerintah daerah.

Untuk itu sebelum mengesahkan sebuah produk hukum perlu ditinjau beberapa area yang akan biizaa legal sampaikan. Sehingga produk hukum benar benar berjalan sesuai kehendak penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.



 

Lalu area apa saja yang perlu dicermati dalam audit hukum produk hukum pemerintah daerah dalam merancang produk hukum:

Yang pertama adalah kewenangan, apakah yang membuat suatu produk hukum itu berwenang atau tidak, jika tidak berwenang maka bisa jadi yang membuat produk hukum tersebut telah melakukan … Selengkapnya

Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Setiap tujuan pasti memiliki resiko, dan resiko itu perlu dikendalikan atau dikelola. Begitu jgua resiko hukum Dalam Pembelanjaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Untuk itu, biizaa legal akan menyampaikan beberapa resiko hukum sekaligus manajemen resiko dalam pengadaan barang atau jasa.

Ada tiga ranah resiko hukum dalam pengadaan barang atau jasa yaitu:

  1. Resiko Hukum Administrasi Negara atau PTUN.
  2. Resiko Hukum Perdata.
  3. Resiko Hukum Pidana.



Resiko hukum administrasi negara adalah resiko adanya gugatan atas keputusan tata usaha negara yang memiliki sifat konkret, individual dan final, sebagai keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek senketa tata usaha negara. Bentuk … Selengkapnya

Mengapa Suami Istri Tidak Diperbolehkan Mengadakan Perjanjian.

Suami dan istri dalam hukum pidana, bisa menjadi subyek hukum masing masing. Tetapi beda dalam hukum perdata, dianggp sebagai satu kesatuan subyek hukum. Oleh sebab itu tidak diperkenankan untuk mengadakan perjanjian.

Untuk itu akan kita kupas logika hukum tentang keperdataan suami istri sebagai berikut:



Perjanjian memiliki asas terbuka artinya siapapun boleh mengikatkan dalam perjanjian dan dengan klausula apapun diperbolehkan asalkan tidak melanggar syarat sahnya perjanjian. Lalu bagaimana dengan perjanjian antar suami istri, misalnya perjanjian jual beli?…

Suami dan istri merupakan satu kesatuan subyek hukum kebendaan, artinya harta suami dan istri merupakan harta bersama ( gono … Selengkapnya

Teknik Menguji Keabsahan Sebuah Perjanjiaan Atau Kontrak.

Dalam bisnis maupun melakukan kerjasama dengan orang lain, tak lepas dari perjanjian dan kontrak. Oleh sebab itu kita perlu memahami apakah perjanjian yang akan kita buat sah atau tidak menurut hukum. Dalam kesempatan ini biizaa akan menyampaikan tentang teknik dasar menguji sahnya suatu perjanjian.




Menguji sahnya perjanjian sangat penting guna menghindari adanya sengketa di kemudian hari dan perjanjian tertulis ( kontrak ) yang akan dijadikan acuan pihak pihak untuk melaksanakan perjanjian maupun mengganti rugi atas akibat hukum yang ditimbulkan.

Hal mendasar untuk menguji sahnya perjanjian adalah dengan menganalisa syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam … Selengkapnya