Area Audit Produk Hukum Pemerintah Daerah

Produk hukum daerah sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, oleh sebab itu dibutuhkan kematangan dalam merancang suatu produk hukum pemerintah daerah.

Untuk itu sebelum mengesahkan sebuah produk hukum perlu ditinjau beberapa area yang akan biizaa legal sampaikan. Sehingga produk hukum benar benar berjalan sesuai kehendak penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.



 

Lalu area apa saja yang perlu dicermati dalam audit hukum produk hukum pemerintah daerah dalam merancang produk hukum:

Yang pertama adalah kewenangan, apakah yang membuat suatu produk hukum itu berwenang atau tidak, jika tidak berwenang maka bisa jadi yang membuat produk hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan kesewenang wenangannya. Tentang Kewenangan ini bisa ditinjau dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Yang kedua adalah substansi dari produk hukum tersebut, apakah sudah mengandung unsur politik, ekonomi, hukum dan substansi lain yang ditentukan. Muatan materinya sudah melalui uji kelayakan dan asas asa hukum yang berlaku.

Yang ketiga adalah proses pembentukan, proses pembentukan peraturan perundang undangan harus dipenuhi, dan mengacu pada Undang Undang No. 12 Tahun 2011 dan Permendagri No. 80 Tahun 2015.



Yang ke enam atau yang terakhir adalah tertib administrasi, produk hukum harus diundangkan melalui lembaran daerah atau berita daerah dan syarat syarat administrasi lain.

Ke enam hal tersebut dapat digunakan untuk menganalisa apakah suatu produk hukum daerah sudah melalui prosedur dan muatan materi yang benar atau tidak, sehingga produk hukum daerah bisa dibatalkan atau batal demi hukum apabila sudah disahkan. @supriadiasia.

Bagikan agar lebih bermanfaat untuk Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *