Pelatihan Perancangan Kontrak | Pentingnya Para Pihak Atau Komparasi Dalam Kontrak.

Dalam anatomi perancangan kontrak, selain judul perlu dipahami tentang komparasi atau bagian yang menyebutkan tentang identitas dan kedudukan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu perjanjian. Hal ini penting karena akan berpengaruh terhadap syarat sahnya kontrak, terutama tentang kecakapan dalam melakukan perbuatan melawan hukum.




Dalam melakukan perjanjian para pihak bisa bertindak untuk dirinya sendiri ( bukan mewakili ) juga bisa bertindak untuk dan atas nama, baik orang lain maupun badan hukum yang diwakilinya. Untuk diri sendiri biasanya menyebutkan:

  1. Nama
  2. Pekerjaan.
  3. Tempat / Tanggal / Lahir / Usia.
  4. Alamat atau Domisili.

Nama mencerminkan identitas para pihak … Selengkapnya

Pelatihan Perancangan Kontrak | Pentingnya Judul Kontrak

Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis dan sengaja digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan apabila terjadi sengketa. Selain itu juga sebagai fungsi saling mengontrol hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam merancanng sebuah kontrak dibutuhkan pemahaman anatomi kontrak, yang merupakan bagian bagian dari kontrak yang memiliki konstruksi, interpretasi dan keterkaitan dengan bagian bagian dalam kontrak.



Satu hal yang perlu kita pahami adalah tentang Judul Kontrak, judul kontrak akan merupakan cermin dari isi sebuah kontrak, judul kontrak tidak boleh bertentangan dengan isi kontrak sehingga tidak terjadi ambigiu atau salah arti yang mengkibatkan kontrak … Selengkapnya

Pelatihan Perancangan Kontrak | Memahami Anatomi Kontrak.

Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis dan sengaja digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan, oleh sebab itu perlu kita bagian bagian dalam kontrak atau yang kita sebut dengan anatomi kontrak. Sebenarnya tidak ada aturan baku jenis atau format dalam merancang kontrak, namun yang lazim dipakai adalah sebagai berikut:




  1. Judul Kontrak.
  2. Pembukaan Kontrak
  3. Komparasi atau Para Pihak.
  4. Recital / Premise / Sebab / Dasar.
  5. Syarat Syarat / Isi Pejanjian.
  6. Klusula Pengecualian / Khusus.
  7. Penutup.

Selanjutnya akan kita bahas satu persatu dari 7 anatomi dalam kontrak tersebut.

Judul Kontrak, judul kontrak mencerminkan isi dari kontrak, dan … Selengkapnya

Pelatihan Perancangan Kontrak | Pentingnya Negosiasi Bisnis Dalam Perancangan Kontrak ( 3 ).

Dalam perancangan kontrak ( contract drafting ), tak lepas dari tahapan dalam bisnis. Karena tahapan tersebut mempengaruhi syarat sah sebuah kontrak yang perlu diperhatikan. Untuk pelatihan ke tiga ini biizaaLegal akan menyampaikan pentingnya proses bisnis yang akan mempengaruhi kontrak.




Bagaimana proses bisnis dan perancangan kontrak?

Dalam transaksi bisnis biasanya di mulai dari penawaran dengan saling mengajukan proposal atau penawaran. Tentu dalam hal ini kedua belah pihak perlu saling memahami apa yang akan ditransaksikan serta keuntungan atau laba apa yang akan di dapatkan oleh para pihak untuk disepakati. Hal ini yang akan mempengaruhi syarat sah sebuah … Selengkapnya

Pelatihan Perancangan Kontrak | Memahami Syarat Sahnya Kontrak (2)

Dalam mempelajari perancangan kontrak, yang utama kita pahami adalah syarat sahnya kontrak. Karena setiap langkah dalam perancangan kontrak akan kita kaitkan dengan syarat sahnya kontrak, sehingga setiap langkah dalam belajar perancangan kontrak tidak melanggar syara sahnya kontrak.




Untuk membuat suatu kontrak hal utama yang kita pahami adalah mengenai syarat sahnya, berikut biizaa akan sampaikan syarat sah sebuah kontrak.

Yang pertama, diatur dimana syarat sah sebuah kontrak ( perjanjian secara tertulis )?..

Syarat sah sebuah kontrak diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ) yang menyatakan sebuah perjanjian atau kontrak akan sah … Selengkapnya

Pelatihan Perancangan Kontrak | Pemahaman dan Pengertian Kontrak.

Dalam kesempatan ini BiizaaLegal akan menyampaikan pelatihan perancangan kontrak yang dalam kesempatan ini akan menyampaikan pemahaman dan pengertian kontrak. Untuk memahami perancangan kontrak yang pertama kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan perikatan, perjanjian dan kontrak.




Perikatan.

Perikatan adalah hubungan hukum, seseorang atau badan hukum tidak akan terjadi perikatan apabila tidak memiliki hubungan hukum dan hubugan hukumlah yang menyebabkan hak dan kewajiban antar subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum. Perikatan secara perdata dicantumkan dalam perjanjian dan kontrak. Sedang perikatan secara sosial / masyarakat dituangkan dalam undang undang. Sehingga perbuatan kita yang dicantumkan dalam perjanjian … Selengkapnya

Resiko Hukum Dalam Tahap Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah memahami resiko hukumnya. Baik dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan maupun pada tahap serah terima. pada tulisan sebelumnya telah kita sampaikan tentang resiko hukum dalam tahap perencanaan. Sekarang akan kita sampaikan dalam tahap persiapan.

Adapun dalam tahap persiapan resiko resiko atau perbuatan yang kadang bermasalah dalam hukum adalah sebagai berikut:



Yang pertama adalah Rencana Umum Pengadaaan pada saat perencanaan tidak dikaji ulang di tingkat persiapan, karena kesesuaian dalam perencanaan dan persiapan itu penting dalam pengadaan barang dan jasa.

Yang kedua adalah tentang penyujusanan spesifikasi … Selengkapnya

Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Setiap tujuan pasti memiliki resiko, dan resiko itu perlu dikendalikan atau dikelola. Begitu jgua resiko hukum Dalam Pembelanjaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Untuk itu, biizaa legal akan menyampaikan beberapa resiko hukum sekaligus manajemen resiko dalam pengadaan barang atau jasa.

Ada tiga ranah resiko hukum dalam pengadaan barang atau jasa yaitu:

  1. Resiko Hukum Administrasi Negara atau PTUN.
  2. Resiko Hukum Perdata.
  3. Resiko Hukum Pidana.



Resiko hukum administrasi negara adalah resiko adanya gugatan atas keputusan tata usaha negara yang memiliki sifat konkret, individual dan final, sebagai keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek senketa tata usaha negara. Bentuk … Selengkapnya

Mengapa Suami Istri Tidak Diperbolehkan Mengadakan Perjanjian.

Suami dan istri dalam hukum pidana, bisa menjadi subyek hukum masing masing. Tetapi beda dalam hukum perdata, dianggp sebagai satu kesatuan subyek hukum. Oleh sebab itu tidak diperkenankan untuk mengadakan perjanjian.

Untuk itu akan kita kupas logika hukum tentang keperdataan suami istri sebagai berikut:



Perjanjian memiliki asas terbuka artinya siapapun boleh mengikatkan dalam perjanjian dan dengan klausula apapun diperbolehkan asalkan tidak melanggar syarat sahnya perjanjian. Lalu bagaimana dengan perjanjian antar suami istri, misalnya perjanjian jual beli?…

Suami dan istri merupakan satu kesatuan subyek hukum kebendaan, artinya harta suami dan istri merupakan harta bersama ( gono … Selengkapnya

Teknik Menguji Keabsahan Sebuah Perjanjiaan Atau Kontrak.

Dalam bisnis maupun melakukan kerjasama dengan orang lain, tak lepas dari perjanjian dan kontrak. Oleh sebab itu kita perlu memahami apakah perjanjian yang akan kita buat sah atau tidak menurut hukum. Dalam kesempatan ini biizaa akan menyampaikan tentang teknik dasar menguji sahnya suatu perjanjian.




Menguji sahnya perjanjian sangat penting guna menghindari adanya sengketa di kemudian hari dan perjanjian tertulis ( kontrak ) yang akan dijadikan acuan pihak pihak untuk melaksanakan perjanjian maupun mengganti rugi atas akibat hukum yang ditimbulkan.

Hal mendasar untuk menguji sahnya perjanjian adalah dengan menganalisa syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam … Selengkapnya