Bagaimana Cara Mengetahui Seseorang Melanggar Hukum Pidana?

Hukum pidana dibuat untuk mencapai cita cita sosial yang tertib, aman, adil makmur dan sejahtera sebagaimana dicita citakan oleh suatu negara. Ada dua hal utama dalam tujuan hukum pidana, yaitu sebagai prevensi general dan prevensi individual yang artinya mencegah kejahatan dilakukan oleh masyarakat dan mencegah pula kejahatan dilakukan oleh individu, terutama jera bagi pelaku kejahatan.




Untuk menegakan hukum pidana, butuh kita pahami bagaimana kita mengetahui seseorang atau subyek hukum melanggar hukum pidana atau tidak, sehingga apabila terjadi pada orang lain kita bisa segera mengingatkan agar tindak pidana tidak terjadi dan apabila dilakukan oleh diri kita … Selengkapnya

Resiko Hukum Dalam Tahap Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah memahami resiko hukumnya. Baik dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan maupun pada tahap serah terima. pada tulisan sebelumnya telah kita sampaikan tentang resiko hukum dalam tahap perencanaan. Sekarang akan kita sampaikan dalam tahap persiapan.

Adapun dalam tahap persiapan resiko resiko atau perbuatan yang kadang bermasalah dalam hukum adalah sebagai berikut:



Yang pertama adalah Rencana Umum Pengadaaan pada saat perencanaan tidak dikaji ulang di tingkat persiapan, karena kesesuaian dalam perencanaan dan persiapan itu penting dalam pengadaan barang dan jasa.

Yang kedua adalah tentang penyujusanan spesifikasi … Selengkapnya

Resiko Hukum Pengadaaan Barang Dan Jasa Tahap Perencanaan.

Ada empat tahapan dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu perencanaan, pemilihan, pelaksanaan dan serah terima. Dan semua memiliki resiko hukum baik dalam aspek perdata, pidana dan administrasi negara.

Tulisan ini akan menjelaskan tentang resiko hukum yang terjadi pada tahap perencanaan dalam pengadaan barang atau jasa. Yang akan kami terangkan sebagai berikut:

Yang pertama adalah kegagalan dalam mengidentifikasi kebutuhan, dalam mengidentifikasi kebutuhan tidak mamahami prinsip prinsip perencanaan. Kebutuhan berdasarkan keinginan atau titipan.

Yang kedua adalah pemaketan tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan dasar sifat pekerjaan dan memperbanyak jumlah pengadaan langsung.

Yang ketiga adalah pemilihan metode pengadaan tidak tepat, tidak bisa … Selengkapnya

Perbuatan Perbuatan Yang Beresiko Hukum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Permasalahan hukum dimulai dari adanya peristiwa hukum, dan peristiwa hukum tersebut merupakan peristiwa yang melanggar perjanjian baik secara private ( perdata ) maupun perjanjian bersifat publik ( tata usaha negara dan pidana ). Dan peristiwa tersebut diakibatkan oleh perbuatan subyek hukumbaik dalam bentuk perseorangan, badan usaha maupun badan hukum.



Begitu juga dalam peristiwa pengadaan barang atau jasa pemerintah, memiliki setidaknya tiga aspek hukum, yaitu perdata, pidana dan administrasi negara. Kini biizaa legal akan mengupas perbuatan perbuatan yang dimungkinkan akan mejadi masalah hukum secara pidana dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Berikut rincian perbuatan perbuatan yang … Selengkapnya