Mengetahui Batas Tanggungjawab Perdata Dalam Perseroan Terbatas

Sebagamana diatur dalam Pasal 1 point 1 Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas adalah dan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.




Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persekutuan dalam PT adalah persekutuan Modal, bukan persekutuan orang perorangan, sehingga yang menjadikan acuan tanggungjawab keperdataan adalah modal perseroran terbatas.

Perseroan Terbatas Sebagai Harta Yang Dipisahkan.

Perseoran terbatas merupakan harta yang dipisahkan untuk tujuan usaha mencapai profit ( laba ), sehingga terpisah dengan pemiliknya, dengan demikian maka tanggungjawab perdata dalam perseroan terbatas hanya pada harta yang dilepaskan, dalam hal ini adalah modal perseroan terbatas.




Darimana Melihat Harta Dari Perseroan Terbatas?

Untuk melihat harta dari perseoran terbatas, tentunya kita butuh melihat laporan keuangan, dari laporan keuangan dalam bentuk neraca akan dapat dilihat bagian aktiva ( harta ) dan total nilainnya, tetapi dalam aktiva hanya menjelaskan tentang jumlah harta, bukan kekayaan bersih milik perseroan terbatas itu sendiri. Hal ini bisa jadi karena harta dalam neraca masih bercampur yang diperoleh dari hutang, karena harta = hutang + modal. Untuk melihat harta bersih dalam laporan keuangan perseroan terbatas adalah di laporan perubahan ekuitas, karena ekuitas itu merupakan harta bersih perusahaan.




Kesimpulannya adalah tanggungjawab perdata dari perseroan terbatas adalah sebatas ekuitas perseroan terbatas itu, bukan termasuk hutang perusahaan walau menjadi harta dan juga bukan harta pribadi pemilik perseroan terbatas, karena perseroan terbatas merupakan badan hukum, dimana karena harta dipisahkan dengan harta pribadi.

Tanggungjawab Perdata Dalam Perjanjian Perseroan Terbatas.




 

Oleh karena tanggungjawab perdata dalam perseroan terbatas hanya terbatas pada ekuitas ( kekayaan bersih ), maka dalam membuat perjanjian butuh kiranya mengetahui posisi keuangan perusahaan ( neraca ) guna mengetahui ekuitas perseroan terbatas. Atau lebih lengkap melakukan financial due diligence, uji tuntas keuangan untuk mengukur perseroan terbatas tersebut mampu menjalankan prestasinya. ( supraidi asia )>

Bagikan agar lebih bermanfaat untuk Indonesia

Tinggalkan Balasan