Pelatihan Perancangan Kontrak | Memahami Syarat Sahnya Kontrak (2)

Dalam mempelajari perancangan kontrak, yang utama kita pahami adalah syarat sahnya kontrak. Karena setiap langkah dalam perancangan kontrak akan kita kaitkan dengan syarat sahnya kontrak, sehingga setiap langkah dalam belajar perancangan kontrak tidak melanggar syara sahnya kontrak.




Untuk membuat suatu kontrak hal utama yang kita pahami adalah mengenai syarat sahnya, berikut biizaa akan sampaikan syarat sah sebuah kontrak.

Yang pertama, diatur dimana syarat sah sebuah kontrak ( perjanjian secara tertulis )?..

Syarat sah sebuah kontrak diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ) yang menyatakan sebuah perjanjian atau kontrak akan sah apabila memenuhi 4 ( empat ) syarat sebagai berikut?

  1. Adanya Kesepakatan.
  2. Adanya Kecakapan.
  3. Obyek Tertentu.
  4. Sebab Yang Halal / Diperbolehkan.

Dari ke empat syarat tersebut dibagi menjadi 2 syarat yang akan mempengaruhi akibat hukum. Yaitu:




  1. Syarat Subyektif terdiri dari syarat Adanya Kesepakatan dan Syarat Adanya Kecakapan.
  2. Syarat Obyektif terdiri dari Obyek Tertentu dan Sebab Yang Halal.

Syarat subyektif adala syarat yang melekat pada diri para pihak atau pelaku yang mengadakan perjanjian. Sedang syarat obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan. Kedua syarat ini memiliki pengaruh yang berbeda apabila dilanggar yang akan kita bahas selanjutnya. Sekarang kita akan membahas satu per satu dari 4 ( empat ) syarat tersebut, yaitu:

Adanya Kesepakatan Dalam Perancangan Kontrak. artinya bahwa perjanjian itu disepakati oleh pihak pihak yang mengadakan perjanjian, dengan bukti pembubuhan tanda tangan atau cap jempol. Dan yang dimaksud dengan sepakat itu tidak mengandung hal hal sebagai berikut:

  1. Tidak ada paksaan.
  2. Tidak ada tipuan.
  3. Tidak ada kesilapan / kekeliruan.

Jika suatu perjanjian tidak mengandung ketiga hal tersebut di atas dan disepakati dengan menandatangani kontrak, maka syarat tentang kesepakatan telah terpenuhi.




Yang kedua adalah Kecakapan. Artinya kecakapan adalah bahwa para pihak atau subyek dalam perjanjian tersebut cakap melakukan dan bertanggungjawab atas suatu perbuatan hukum, dalam hal ini adalah perjanjian atau kontrak. Yang dimaksud dengan kecakapan seseorang / badan hukum atau subyek hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 adalah:

  1. Sudah dewasa atau sudah cukup umur yang telah ditentukan oleh undang undang.
  2. Tidak dibawah pengampuan, atau perwalian.
  3. Memiliki kewenangan apabila untuk dan atas nama mewakili sebuah badan hukum. Sebagai contoh adalah sebuah PT, maka yang cakap melakukan penandatangan perjanjian adalah direktur atau direktur utama, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Jika suatu perjanjian tiak memenuhi syarat tersebut diatas, maka perjanjian sudah sah terhadap syarat kesepakatan.

Yang ketiga adalah Obyek Tertentu, Syarat ini untuk memperjelas barang yang diperjanjikan agar tidak mengalami kerugian atau kekeliruan barang atau obyek perjanjian. Dalam pasal 1333 dijelaskan suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Dan menurut penulis, selain jenis sebaiknya ukuran perlu dicantumkan, minimal ada dua ciri pembeda ( jenis dan ukuran ). Jika syarat tersebut terpenuhi, maka syarat obyek tertentu telah terpenuhi.




Yang ke empat adalah Sebab Yang Halal, atau sebab yang diperbolehkan oleh hukum. Artinya suatu perjanjian diperbolehkan asal tidak ada unsur atau mengandung hal hal yang melawan hukum. Bukan hanya perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, tetapi juga perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Sebagai contoh kesusilaan dan ketertiban umum. Jika syarat ini terpenuhi, maka syarat sebab yang halal terpenuhi.

Apa akibat jika syarat sah suatu perjanjian dilanggar?

Di atas telah dijelaskan tentang jenis syarat, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Apabila syarat subyektif dilanggar maka akibat hukumnya perjanjian atau kontrak bisa dibatalkan. Dan apabila syarat obyektif dilangar maka akibat hukum dari perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Jadi bedanya adalah dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Perbedaan dapat dibatalkan dan batal demi hukum adalah, apabila dapat dibatalkan karena melanggar syarat subyektif, maka perjanjian tersebut masih sah dan berlaku selama belum dibatalkan. Hak dan kewajiban para pihak tetap berjalan, sebelum dibatalkan oleh pengadilan. Dan apabila batal demi hukum, maka dianggat perjanjian tersebut tidak ada, maka para pihak hanya bisa mengembalikan keadaan semula, tidak ada hak dan kewajiban sebelum dinyatakan batal demi hukum.




Apakah ada syarat lain syart sahnya kontrak, selain yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata?

Ada beberapa syarat lain yang merupakan syarat sahnya kontrak, yaitu:

Diatur dalam asas asas perjanjian yang terdiri dari:

  1. Kontrak harus dilakukan dengan Iā€™tikad baik
  2. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
  3. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
  4. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum

Diatur dalam syarat syarat khusus sebagai berikut:

  1. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu yang diwajibkan dalam peraturan, sebagai contoh kontrak kredit.
  2. Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu yang berbetuk akta otentik, seperti akta jual beli tanah.
  3. Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu.
  4. Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu.




 

Di atas merupakan syarat sah kontrak, sehingga dalam belajar merancang sebuah kontrak kita memahami rambu rambunya dalam setiap langkah mempelajari contrak drafting ( perancangan kontrak ). @supriadiasia.

Untuk pertanyaan / diskusi, silahkan tuliskan komentar di bawah.

Pelatihan Perancanga Kontrak (1)

Bagikan agar lebih bermanfaat untuk Indonesia

One Reply to “Pelatihan Perancangan Kontrak | Memahami Syarat Sahnya Kontrak (2)”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *