Perbuatan Perbuatan Yang Beresiko Hukum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Permasalahan hukum dimulai dari adanya peristiwa hukum, dan peristiwa hukum tersebut merupakan peristiwa yang melanggar perjanjian baik secara private ( perdata ) maupun perjanjian bersifat publik ( tata usaha negara dan pidana ). Dan peristiwa tersebut diakibatkan oleh perbuatan subyek hukumbaik dalam bentuk perseorangan, badan usaha maupun badan hukum.





  1. Unit Layanan Pengadaan tidak memahami dokumen pengadaa.
  2. Prosedur / Kriteria Evaluasi Tidak ada atau Tidak Jelas.

Perbuatan Beresiko Hukum Dalam Tahap Pelaksanaan.

Subyek hukum yang beresiko melakukan perbuatan beresiko hukum pidana dalam tahap pelaksanaan adalah PPK ( Pejabat Pembuat Komitment ) dan perbuatan yang beresiko hukum adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) tidak memahami kontrak.
  2. Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) tidak mampu mengendalikan jalannya kontrak.

Perbuatan Bersiko Hukum Dalam Tahap Serah Terima.

Subyek hukum yang beresiko melakukan perbuatan beresiko hukum pidana dalam tahap pelaksanaan adalah Pejabat / Penerima Hasil Pekerjaan atau yang disebut dengan PPHP. Sedang perbuatan perbuatan yang memiliki resiko hukum adalah sebagai berikut:



  1. PPHP tidak paham akan substansi kontrak, sehingga tidak memahami apa yang diterima.
  2. PPHP tidak tahu cara menguji barang atau jasa sesuai dengan kontrak atau perjanjian.

Perbuatan di empat area tersebut bisa menimbulkan resiko hukum pidana, sehingga dalam melaksanakan kontrak perlu dicermati hal hal tersebut di atas, agar tidak terjadi masalah hukum pidana dalam pengadaan barang atau jasa. @supriadiasia.

Bagikan agar lebih bermanfaat untuk Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *