Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Setiap tujuan pasti memiliki resiko, dan resiko itu perlu dikendalikan atau dikelola. Begitu jgua resiko hukum Dalam Pembelanjaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Untuk itu, biizaa legal akan menyampaikan beberapa resiko hukum sekaligus manajemen resiko dalam pengadaan barang atau jasa.

Ada tiga ranah resiko hukum dalam pengadaan barang atau jasa yaitu:

  1. Resiko Hukum Administrasi Negara atau PTUN.
  2. Resiko Hukum Perdata.
  3. Resiko Hukum Pidana.



Resiko hukum administrasi negara adalah resiko adanya gugatan atas keputusan tata usaha negara yang memiliki sifat konkret, individual dan final, sebagai keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek senketa tata usaha negara. Bentuk keputusan baik berbuat ( membuat keputusan ) atau tidak berbuat ( menolak ) sesuatu permohonan, seperti lisensi, konsesi dan lain lain.

Resiko hukum perdata ada kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan resiko digugat oleh pihak lain. Juga atas resiko wan prestasi atau tidak menepati sebuah perjanjian sehingga harus mengganti sebuah kerugian.

Resiko hukum pidana adalah resiko yang melanggar ketentuan ketentuan pidana, seperti pidana perbankan, pidana korupsi, pidana pasar modal dan lain lain yang menyebabkan subyek hukum yang melakukan pengadaan barang maupun jasa beresiko dihadapkan permasalahan hukum.

Lalu bagaimana manajemen resiko hukum yang perlu dilakukan?

Yang pertama adalah melakukan penilaian terhadap resiko hukum dengan tahapan sebagai berikut:

  1. Identifikasi Resiko, apakah suatu perbuatan dalam pengadaan barang dan jasa ada yang mengandung suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana, perdata maupun administrasi negara
  2. Analisis atau Penilaian Resiko, setelah mengidentifikasi resiko perlu menganalisa sebesar apa resiko yang dihadapi dan akibatnya.
  3. Pengelolaan Resiko, setelah mengetahui resiko yang dihadapi dan akibatnya, maka perlu mengendalikan resiko tersebut. Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi resiko. Apakah dihadapi sendiri atau dilimpahkan kepada ahlinya.

Lalu apa saja resiko hukum dalam pengadaan barang adan jasa dalam pemerintahan?

Ada 4 ( empat ) tahapan dalam pengadaan barang dan resikonya yaitu:



  1. Persiapan.
  2. Pemilihan.
  3. Pelaksanaan.
  4. Serah Terima.

Resiko Hukum Administrasi Negara berada pada tahap persiapan dan pemilihan, karena dalam tahapan ini ada keputusan administrasi negara yang dilakukan. Resiko Perdata berada pada saat tahapan ke 3 pelaksanaan dan ke 4 serah terima. Karena pada saat pelaksanaan dan serah terima bisa jadi tidak sesuai dengan perjanjian atau ada hal hal yang merugikan dan berakibat pada gugatan perdata.

Resiko hukum pidana berada pada tahapan Pemilihan, Pelaksanaan dan Serah terima, karena bisa jadi dalam pemilihan terjadi penyuapan, pelaksanaan ada perbuatan penipuan atau penggelapan dan serah terima pun ada indikasi suap agar bisa diterima.

Lalu siapakah atau subyek hukum apakah yang beresiko dalam tahapan tersebut?.

  1. Pada tahap persiapan adalah PPK.
  2. Pada tahap Pemiihan adalah PP / ULP.
  3. Pada tahap Pelaksanaan adalah PPK.
  4. Pada Tahap Serah Terima adalah PPHP.



Di atas merupakan sekilas tentang resiko hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk lebih lengkap ikuti tulisan biizaa legal selanjutnya tentang legal opinion. @supriadiasia.

Bagikan agar lebih bermanfaat untuk Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *