Resiko Hukum Pengadaaan Barang Dan Jasa Tahap Perencanaan.

Ada empat tahapan dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu perencanaan, pemilihan, pelaksanaan dan serah terima. Dan semua memiliki resiko hukum baik dalam aspek perdata, pidana dan administrasi negara.

Tulisan ini akan menjelaskan tentang resiko hukum yang terjadi pada tahap perencanaan dalam pengadaan barang atau jasa. Yang akan kami terangkan sebagai berikut:

Yang pertama adalah kegagalan dalam mengidentifikasi kebutuhan, dalam mengidentifikasi kebutuhan tidak mamahami prinsip prinsip perencanaan. Kebutuhan berdasarkan keinginan atau titipan.

Yang kedua adalah pemaketan tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan dasar sifat pekerjaan dan memperbanyak jumlah pengadaan langsung.

Yang ketiga adalah pemilihan metode pengadaan tidak tepat, tidak bisa membedakan dengan penyedia atau swakelola.

Yang keempat adalah tidak merencanakan Rencana Umum Pengadaan ( RUP ) dan tidak mengumumkan Rencana Umum Pengadaan ( RUP ).

Yang kelima adalah memulai proses Pengadaan Barang atau Jasa tetapi dokumen pendukung belum siap, seperti ijin, anggaran dana, pembebasan lahan dan lain lain.

Yang keenam adalah organisasi atau pelaksana tidak memiliki kompetensi, seperti tidak bersertifikat, atau tidak ditetapkan SK dahulu.

Ke enam tersebut kegiatan kegiatan atau perbuatan perbuatan yang beresiko hukum dalam proses pengadaan barang danjasa pemerintah. @biizaalegal.

Bagikan agar lebih bermanfaat untuk Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *